Petani Bambu Jatiluhur Tersingkir di Kampung Sendiri

JATILUHUR bukan semata soal waduk. Di seberang waduk yang duduk sekitar sembilan kilometer dari pusat Kab. Purwakarta, Jawa Barat, punya hutan bambu. Kawasan pepohonan bambu dimaksud bagian kekayaan tanah air yang memiliki sekitar 200 jenis bambu.
Hutan bambu terletak di Sukasari, salah satu kecamatan yang beberapa tahun lalu terisolir. Tak pelak karena sebelum akses jalan darat dirintis, Sukasari hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi waduk Jatiluhur berjam-jam.
Kini, tantangan bagi Pemkab Purwakarta guna mempercepat pengentasan kemiskinan di Sukasari, tak lain dengan mengoptimalkan potensi tak kurang 20 ribu hektar hutan bambu sebagai katrol ekonomi. Warga setempat memang selama ini hanya menekuni budidaya bambu di lahan Perhutani. Mereka minim lahan sendiri dan tak terbiasa dengan komiditas lain.
Salah satu desa yang masyarakat nyaris total bergantung budidaya bambu yakni Kutamanah, pusat Kec. Sukasari. “Kutamanah dulu hanya ada belukar. Kami pindahan beberapa kampung sekitar dua kilometer dari sini. Kami pindah 1971 karena desa ditenggelamkan waduk,” ungkap Omo, 65 tahun, sesepuh kampung Ciputat, Sukamanah.
Di Sukamah terdapat tiga blok hutan bambu yang totalnya 385 hektar. Data Resort Pemangkuan Hutan Parang Gombong yang membawahi kawasan hutan setempat menyebutkan, di sini hidup 118 kepala keluarga petani bambu. “Masyarakat memang diizinkan menanam bambu di lahan milik Perhutani,” jelas Kepala Resort Pemangkuan Hutan Parang Gombong Andi Kusnadi.
Omo dan Dudung, ketua RT 12/05 Desa Sukamanah, menceritakan, warga mengembangkan budidaya bambu bukan tanpa alasan. Awalnya, warga menanam tumbuhan menjulang ini untuk kebutuhan pembuatan rumah sendiri, walaupun pihak Perhutani melarang. Belakangan masyarakat serius berbudidaya bambu karena penanganannya mudah, nyaris tanpa biaya operasional khusus, dan cepat menghasilkan dibanding tanaman kayu --mulai dipanen setelah lima tahun.
“Dahulu warga menanam bambu sembunyi-sembunyi. Hasilnya sekarang ada 40 ribu lebih rumpun bambu, sebagian besar di Ciputat Wetan, yakni sekitar 22 ribu rumpun,” tandas Dudung yang juga pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan Bambu Jaya, Sukamanah.
Menggambarkan manfaat ekonomi hutan bambu, Dudung mengatakan satu keluarga yang memiliki 100 rumpun bambu siap panen dapat mengantongi sekitar Rp 200 ribu per bulan. Hasil ini dari penjualan sebatang setiap rumpun dengan harga Rp 2.000/batang.
Tak besar memang, namun warga masih mengantongi pendapatan tambahan dengan menjadi pekerja saat pemanenan dan pengangkutan bambu. Dari sini seorang kuli dapat penghasilan hingga Rp 100 ribu setiap hari.
Angka kecil hasil penjualan bambu di atas bukan sama sekali tidak menarik. Bagi pelaku usaha skala menengah ke atas, budidaya tanaman yang kebanyakan untuk bahan bangunan di Jabodetabek ini tetap menggiurkan. Betapa tidak, aliran pemasukan pengusaha tersebut mudah dihitung dengan kepemilikan ribuan rumpun bambu.
Inilah salah satu ironi masyarakat kampung bambu di Jatiluhur. Kini, ratusan ribu rumpun bambu tak lagi dimiliki warga setempat. Dengan kata lain, pengusaha berduit dari kota, telah menjadi penguasa baru di kawasan hutan bambu. Sementara warga desa satu demi satu menjadi penonton.
“Ada keluarga miskin yang cuma punya 20 rumpun, sementara yang kaya miliki lima ribu rumpun. Bahkan ada yang puluhan ribu rumpun,” ujar Dudung.
Pekerjaan rumah bagi dinas terkait Pemkab Purwakarta --sebelum petani bambu benar-benar tergusur dari kampung halamannya-- yakni megintensifkan pelaksanaan rencana program pariwisata kampung bambu Jatiluhur. Toh, ini memperkuat kepariwisataan waduk Ir. H. Juanda.
Dan, satu lagi, terkait dengan program pariwisata dimaksud, pemerintahan setempat wajib serius membuka akses pasar bagi kerajinan bambu warga Sukasari dan sekitarnya. Jangan hanya di tataran upacara. “Bukan tidak butuh pelatihan pembuatan kerajinan bambu namun lebih penting dibukakakan pasarnya. Ini yang dilupakan pemerintah Purwakarta,” Dudung prihatin.*