Sinar Mas --grup bisnis yang menanungi PT Lontar Papyrus Pulp and Paper-- menanggapi ihwal penahanan wartawan televisi Perancis. Berikut tanggapannya melalui surat pembaca berjudul 'Sinar Mas tentang Wartawan Perancis' di Harian Kompas (13/7), atas nama Head Public Affairs pada President Office Sinar Mas Jakarta, Dhony Rahajoe.
"Merujuk berita di Kompas (11/7) halaman 24. 'Wartawan TV Perancis Ditahan Enam Jam', dengan ini disampaikan, setelah mengontak langsung dengan dua wartawan bersangkutan, Saudara Cyril Payen dan Saudari Dewi Arilaha, serta petugas kami di lapangan, maka sepakat bahwa insiden lapangan dimaksud terjadi karena kesalahpahaman belaka.
Sesuai prosedur, pihak keamanan kami meminta keterangan dan surat izin atas awak media France 24 (beberapa warga asing dan seorang warga Indonesia), yang didapati sedang melakukan aktivitas mencurigakan berupa pengambilan gambar dengan kamera video profesional di area Lontar Papyrus, Jambi (10/7). Mereka tidak dapat menunjukkan surat-surat izin. Pembicaraan berjalan alot, maka para pihak dimediasi oleh aparat kepolisian setempat.
Aktivitas yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa izin itu disesalkan. Sebelumnya, saat wawancara di Jakarta, tidak ada permohonan mereka untuk berkunjung ke lokasi-lokasi unit usaha kami. Padahal, kami terbuka dan bisa memfasilitasi, dengan memberikan izin tertulis kepada mereka, sebagai pengantar untuk koordinasi di lapangan.
Baik pers maupun sektor industri, keduanya bertugas atau beroperasi sesuai prosedur dan aturan masing-masing. Ini merupakan sesuatu yang senantiasa saling dijaga dan dihormati bersama. Penjelasan ini semoga memberikan informasi yang lebih lengkap dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait pengekangan kebebasan pers."*(Read1)
10.7.09
Wartawan TV Perancis Ditahan Polisi
Tiga wartawan televisi Perancis ditahan polisi dan petugas keamanan pabrik PT Lontar Papyrus Pulp and Paper saat menjalankan tugas jurnalistik di Jambi, Jumat (10/7). Aparat keamanan menghadang ketiga wartawan ketika melakukan peliputan kasus pembalakan liar (illegal logging) pada pukul 11.00. Hingga pukul 14.00 mereka belum dilepas.
Ketiga wartawan tersebut, seperti dilaporkan Kompas.com, Cyril Payen (kepala biro Asia Tenggara), Gilaom Martin (kamerawan), dan Dewi Arilaha (Produser Lapangan). Mereka didampingi Arif, direktur Walhi Jambi. Hasil penebangan liar hutan Jambi diduga ditampung pabrik milik grup Sinas Mas tersebut.
Dewi menjelaskan, mereka tiba di kawasan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, sekitar pukul 10.00. Di desa dekat pabrik Lontar Papyrus, para jurnalis merekam aktivitas distribusi kayu yang diduga hasil penebangan ilegal.
Saat berada di depan gerbang luar pabrik, satuan pengamanan memaksa ketiga jurnalis televisi Prancis menghentikan peliputan. Satpam lalu menggiring mereka ke pos polisi. Mereka lalu diintrogasi polisi. Polisi juga memaksa mereka menyerahkan liputan.
Taman Nasional Rusak
Ancaman kerusakan hutan bukan cuma Tanjung Jabung Barat. Jejak Lontar Papyrus juga bukan cuma di daerah itu.
Hutan alam dan keanekaragaman hayati di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang berada di wilayah Jambi dan Riau kini terancam punah. Padahal di hutan ini hidup habitat harimau, gajah, dan orangutan Sumatera. Selain satwa, masyarakat tradisional --antara lain suku Talang Mamak dan Orang Rimba-- menggantungkan hidupnya pada kelestarian hutan.
Kondisi memprihatinkan itu terpantau oleh aktivis Komunitas Konservasi Indonesia-Warung Informasi Konservasi (KKI-Warsi) Jambi.
Salah satu penyebab utama kerusakan TNBT adalah pembalakan liar. Kepunahan kian dekat karena Departemen Kehutanan berencana mengonversi eks-HPH di sekitar TNBT untuk perusahaan bubur kertas dan kertas PT Asia Pulp and Paper (APP) Riau dengan beberapa perusahaan mitranya.
Rencana Dephut itu menunjukkan hutan alam Jambi menjadi target pengalihan sumber bahan baku produksi bubur kertas dan kertas APP, setelah kegiatan konversinya di Riau dihentikan penegak hukum karena terbukti terjadi kejahatan lingkungan.
APP disebut-sebut telah menebang sekitar 20 ribu hektar hutan alam Bukit Tigapuluh lanskap, tepatnya di sekitar hutan lindung Bukit Limau, untuk menutupi kebutuhan produksi bubur kertas anak perusahaannya: PT Indah Kiat Pulp and Paper di Riau maupun PT Lontar Papyrus Pulp and Paper di Jambi.*(Read1)
Ketiga wartawan tersebut, seperti dilaporkan Kompas.com, Cyril Payen (kepala biro Asia Tenggara), Gilaom Martin (kamerawan), dan Dewi Arilaha (Produser Lapangan). Mereka didampingi Arif, direktur Walhi Jambi. Hasil penebangan liar hutan Jambi diduga ditampung pabrik milik grup Sinas Mas tersebut.
Dewi menjelaskan, mereka tiba di kawasan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, sekitar pukul 10.00. Di desa dekat pabrik Lontar Papyrus, para jurnalis merekam aktivitas distribusi kayu yang diduga hasil penebangan ilegal.
Saat berada di depan gerbang luar pabrik, satuan pengamanan memaksa ketiga jurnalis televisi Prancis menghentikan peliputan. Satpam lalu menggiring mereka ke pos polisi. Mereka lalu diintrogasi polisi. Polisi juga memaksa mereka menyerahkan liputan.
Taman Nasional Rusak
Ancaman kerusakan hutan bukan cuma Tanjung Jabung Barat. Jejak Lontar Papyrus juga bukan cuma di daerah itu.
Hutan alam dan keanekaragaman hayati di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang berada di wilayah Jambi dan Riau kini terancam punah. Padahal di hutan ini hidup habitat harimau, gajah, dan orangutan Sumatera. Selain satwa, masyarakat tradisional --antara lain suku Talang Mamak dan Orang Rimba-- menggantungkan hidupnya pada kelestarian hutan.
Kondisi memprihatinkan itu terpantau oleh aktivis Komunitas Konservasi Indonesia-Warung Informasi Konservasi (KKI-Warsi) Jambi.
Salah satu penyebab utama kerusakan TNBT adalah pembalakan liar. Kepunahan kian dekat karena Departemen Kehutanan berencana mengonversi eks-HPH di sekitar TNBT untuk perusahaan bubur kertas dan kertas PT Asia Pulp and Paper (APP) Riau dengan beberapa perusahaan mitranya.
Rencana Dephut itu menunjukkan hutan alam Jambi menjadi target pengalihan sumber bahan baku produksi bubur kertas dan kertas APP, setelah kegiatan konversinya di Riau dihentikan penegak hukum karena terbukti terjadi kejahatan lingkungan.
APP disebut-sebut telah menebang sekitar 20 ribu hektar hutan alam Bukit Tigapuluh lanskap, tepatnya di sekitar hutan lindung Bukit Limau, untuk menutupi kebutuhan produksi bubur kertas anak perusahaannya: PT Indah Kiat Pulp and Paper di Riau maupun PT Lontar Papyrus Pulp and Paper di Jambi.*(Read1)
8.7.09
Angka Hasil Pilpres 2004
Empat jam lagi, rakyat Indonesia berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara. Hajat besar itu untuk memilih pasangan pemimpin bangsa, presiden-wakil presiden, periode 2009-2014. Pilihan rakyat tertuju pada tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden: Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Jusuf Kalla-Wiranto.
Seraya menanti hasil penghitungan suara cepat yang disimpulkan Rabu sore, sekitar pukul 16.00, menarik menengok hasil Pilpres 2004. Pemilu di era kepemimpinan Megawati diikuti lima pasangan kandidat, yakni SBY-JK, Megawati-Hasyim Muzadi, Wiranto-Salahudin Wahid, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
Pilpres 2004 berlangsung dua putaran setelah tak satupun kontestan yang meraih suara dominan pada babak sebelumnya (5 Juli 2004). Dua pasangan yang bersaing di putaran pamungkas, pada 20 September 2004, yakni SBY-JK dan Megawati-Hasyim. SBY-JK menuju istana setelah mengantongi 69.266.350 suara (60,62%), sedangkan Mega-Hasyim meraih 44.990.704 suara (39,38 %).
Jumlah suara sah pada Pilpres 2004: 114.256.054. Suara tidak sah 2.405.651. Total suara nasional: 116.662.705. Akahkah Pilpres 2009 kembali berlangsung dua putaran? Atau hanya satu putaran, seperti keyakinan pasangan SBY-Boediono? Bagaimana pula tingkat partisipasi pemilih, lebih baik atau lebih buruk dibanding pemilu sebelumnya?*(read1)
Seraya menanti hasil penghitungan suara cepat yang disimpulkan Rabu sore, sekitar pukul 16.00, menarik menengok hasil Pilpres 2004. Pemilu di era kepemimpinan Megawati diikuti lima pasangan kandidat, yakni SBY-JK, Megawati-Hasyim Muzadi, Wiranto-Salahudin Wahid, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
Pilpres 2004 berlangsung dua putaran setelah tak satupun kontestan yang meraih suara dominan pada babak sebelumnya (5 Juli 2004). Dua pasangan yang bersaing di putaran pamungkas, pada 20 September 2004, yakni SBY-JK dan Megawati-Hasyim. SBY-JK menuju istana setelah mengantongi 69.266.350 suara (60,62%), sedangkan Mega-Hasyim meraih 44.990.704 suara (39,38 %).
Jumlah suara sah pada Pilpres 2004: 114.256.054. Suara tidak sah 2.405.651. Total suara nasional: 116.662.705. Akahkah Pilpres 2009 kembali berlangsung dua putaran? Atau hanya satu putaran, seperti keyakinan pasangan SBY-Boediono? Bagaimana pula tingkat partisipasi pemilih, lebih baik atau lebih buruk dibanding pemilu sebelumnya?*(read1)
4.7.09
RI-Timor Leste: Pos Perbatasan tanpa Listrik
Wilayah perbatasan negara tak hanya penting dari sisi strategi keamanan tapi juga politik. Lalu, mengapa fasilitas pengamanan ‘minimalis’?
Salah satu masalah berat pasca lahirnya negara baru Timor Leste, yang sebelumnya menjadi bagian provinsi ke-37, terpecahkan April 2005. Jumat, hari kedelapan bulan itu, dua kepala negara meneken perjanjian yang menegaskan tapal masing-masing. Kesepakatan dituangkan ke atas kertas setelah melalui negosiasi selama lima tahun.
Penandatanganan bukan berarti semua masalah segera terselesaikan. Beberapa bulan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertamu ke Timor Leste dalam rangka penandatangan kesepakatan perbatasan tersebut, tepatnya awal 2006, tentara Timor Leste menembak mati tiga WNI.
Peristiwa itu kontan memicu ketegangan di sepanjang 270 km wilayah perbatasan darat kedua negara bertetangga. Dengan pendekatan dialog dan kerjasama baik aparat keamanan –tentara dan polisi— kedua negara, situasi panas berubah dingin.
Bagaimana hari ini? Apakah tidak ada lagi persoalan penting yang perlu segera diselesaikan di sana? Apakah aparat keamanan –khususnya jajaran kepolisian— yang bertugas di teras Indonesia tersebut, kini dapat berpangku tangan? Ternyata kondisi minimal yang diharapkanpun relatif belum tercapai.
Pengamat Perkembangan Nasional, Sabam Siagian, dalam artikelnya di Suara Pembaruan setelah berkunjung ke wilayah perbatasan RI-Timor Leste beberapa waktu lalu, memaparkan sederet persoalan. Sabab antara lain menyorot minimnya prasarana dan sarana yang menunjang tugas aparat TNI dan Polri. Sabam mengingatkan agar kondisi 25 pos penjagaan di sana menjadi perhatian Pusat, di samping sederet kondisi ‘minimalis’ lain.
Kapolda Nusa Tenggara Timur Brigjen. Pol. Antonius Bambang Suedi belum lama, seperti dikutip hukumonline.com, menyatakan kondisi senada. Antonius mengatakan posko perbatasan yang dibangun sejak 2005 tidak dilengkapi dengan peralatan standar. Misalnya, listrik, alat komunikasi, kendaraan roda empat dan bahkan roda dua.
Tidak sulit membayangkan kondisi pos perbatasan yang hanya berpenerangan lilin, atau setidaknya petromax. Dengan kondisi terbatas, aparat keamanan jelas sulit bertugas optimal seperti tuntutan markas besar. Padahal posko penjagaan perpanjangan tangan Polsek perbatasan yang duduk jauh dari tapal batas.
“Karena jalur telepon tidak ada, sementara ini, kalau ada apa-apa, untuk tetap menjaga komunikasi di lapangan, kita menggunakan kurir,” ujarnya.
Persoalan klasik lain, ungkap Antonius lagi, pasokan logistik anggota yang selalu kurang, baik untuk keperluan operasional, maupun pribadi. “Untuk memanasi kapal (patroli di perairan) saja tidak cukup. Di sanapun, harga-harga mahal, tempatnya jauh membeli makanan. Apalagi kalau musim kering, air itu ya beli,” tukasnya.
Untuk itu, Bambang meminta Deputi Kapolri Bidang Perencanaan dan Pembangunan (Derenbang) Kapolri mengambil langkah untuk memenuhi standar kelengkapan dan logistik jajaran di perbatasan RI-Timor Leste. “Sehingga anggota tenang ketika di sana. Kita bisa patroli perbatasan untuk mengamankan perairan kita dari perairan wilayah Australia,” tuturnya. Serba minim di perbatasan perlu segera diatasi. Agar mental jajaran keamanan terjaga bahwa keberadaan mereka atas kepercayaan rakyat untuk menjaga ‘teras’ bangsa. Bukan karena pembuangan atau pengasingan.*(Read1)
Salah satu masalah berat pasca lahirnya negara baru Timor Leste, yang sebelumnya menjadi bagian provinsi ke-37, terpecahkan April 2005. Jumat, hari kedelapan bulan itu, dua kepala negara meneken perjanjian yang menegaskan tapal masing-masing. Kesepakatan dituangkan ke atas kertas setelah melalui negosiasi selama lima tahun.
Penandatanganan bukan berarti semua masalah segera terselesaikan. Beberapa bulan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertamu ke Timor Leste dalam rangka penandatangan kesepakatan perbatasan tersebut, tepatnya awal 2006, tentara Timor Leste menembak mati tiga WNI.
Peristiwa itu kontan memicu ketegangan di sepanjang 270 km wilayah perbatasan darat kedua negara bertetangga. Dengan pendekatan dialog dan kerjasama baik aparat keamanan –tentara dan polisi— kedua negara, situasi panas berubah dingin.
Bagaimana hari ini? Apakah tidak ada lagi persoalan penting yang perlu segera diselesaikan di sana? Apakah aparat keamanan –khususnya jajaran kepolisian— yang bertugas di teras Indonesia tersebut, kini dapat berpangku tangan? Ternyata kondisi minimal yang diharapkanpun relatif belum tercapai.
Pengamat Perkembangan Nasional, Sabam Siagian, dalam artikelnya di Suara Pembaruan setelah berkunjung ke wilayah perbatasan RI-Timor Leste beberapa waktu lalu, memaparkan sederet persoalan. Sabab antara lain menyorot minimnya prasarana dan sarana yang menunjang tugas aparat TNI dan Polri. Sabam mengingatkan agar kondisi 25 pos penjagaan di sana menjadi perhatian Pusat, di samping sederet kondisi ‘minimalis’ lain.
Kapolda Nusa Tenggara Timur Brigjen. Pol. Antonius Bambang Suedi belum lama, seperti dikutip hukumonline.com, menyatakan kondisi senada. Antonius mengatakan posko perbatasan yang dibangun sejak 2005 tidak dilengkapi dengan peralatan standar. Misalnya, listrik, alat komunikasi, kendaraan roda empat dan bahkan roda dua.
Tidak sulit membayangkan kondisi pos perbatasan yang hanya berpenerangan lilin, atau setidaknya petromax. Dengan kondisi terbatas, aparat keamanan jelas sulit bertugas optimal seperti tuntutan markas besar. Padahal posko penjagaan perpanjangan tangan Polsek perbatasan yang duduk jauh dari tapal batas.
“Karena jalur telepon tidak ada, sementara ini, kalau ada apa-apa, untuk tetap menjaga komunikasi di lapangan, kita menggunakan kurir,” ujarnya.
Persoalan klasik lain, ungkap Antonius lagi, pasokan logistik anggota yang selalu kurang, baik untuk keperluan operasional, maupun pribadi. “Untuk memanasi kapal (patroli di perairan) saja tidak cukup. Di sanapun, harga-harga mahal, tempatnya jauh membeli makanan. Apalagi kalau musim kering, air itu ya beli,” tukasnya.
Untuk itu, Bambang meminta Deputi Kapolri Bidang Perencanaan dan Pembangunan (Derenbang) Kapolri mengambil langkah untuk memenuhi standar kelengkapan dan logistik jajaran di perbatasan RI-Timor Leste. “Sehingga anggota tenang ketika di sana. Kita bisa patroli perbatasan untuk mengamankan perairan kita dari perairan wilayah Australia,” tuturnya. Serba minim di perbatasan perlu segera diatasi. Agar mental jajaran keamanan terjaga bahwa keberadaan mereka atas kepercayaan rakyat untuk menjaga ‘teras’ bangsa. Bukan karena pembuangan atau pengasingan.*(Read1)
Arogansi Gerombolan 'Moge'
Minggu, 24 Mei 2009, bocah Raditya Fajar Adinawari genap empat tahun. Seperti kebanyakan orangtua, Darmawan Edwin Sudibyo dan Dian Fara Oktarina, mengajak sang bocah bersama dua kakaknya –Geraldino Krisna Akbar dan Muhammad Athaa— ke Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Melengkapi kebahagian sang anak, kakek mereka, Syahrul Malik, berusia 75, pun digandeng. Lagi-lagi demi kesenangan buah hari, ibunya tak peduli sedang hamil lima bulan. Ia menembus penatnya lalulintas macet Jakarta-Puncak saat hari libur. ”Kami senang sekali sebenarnya hari itu,” kata Edwin.
Usai menikmati alam dan makan siang rombongan menuju Jakarta, sekitar pukul 16.00. Nah, seperti biasa, saat arus lalulintas padat, polisi memberlakukan rekayasa satu arah lalulintas dari Puncak ke Jakarta.
Edwin-pun membawa Nissan X-Trail-nya, di lajur kanan. Padatnya “arus mudik” menyebabkan macet. Tak lama meninggalkan Puncak Pas, dari arah belakang terdengar sirene vorrijder yang membawa konvoi pengendara motor besar/gede (moge) di lajur kanan.
Edwin berusaha ke lajur kiri untuk memberi ruang lebih bagi konvoi. Setelah vorrijder dan konvoi lewat dan tak muncul lagi moge lainnya, mobil-mobil yang semula agak masuk ke lajur kiri kembali ke kanan, begitu juga mobil Edwin.
Rupanya masih ada rombongan moge yang tertinggal. Rombongan sepedamotor seharga mobil itu tertahan. Namun, Edwin tak bisa pindah lagi ke lajur kiri karena kondisi jalan amat padat. Saat itulah kembali arogansi pengendara moge mencuat dan memakan korban.
Beberapa peserta konvoi langsung memukuli mobilnya. Ketika Edwin membuka jendela mobil untuk bertanya mengapa mobilnya dipukul, sebuah bogem malah mendarat di pipi kanannya yang menyebabkan lebam.Tidak cukup meninju, pelaku memaki dan meludahi korbannya.
Istri Edwin dan anak-anaknya histeris. Mereka tak sanggup berbuat apa-apa melihat suami dan sang ayah dianiaya.
Mengapa rombongan moge cenderung arogan, merasa sebagai warga nomor satu di jalan raya?
Beberapa faktor yang melatarinya. Salah satunya, mereka merasa berada di kasta tertinggi saat di jalan raya. Maklum harga moge-nya termahal dibanding pengendara lalin. Lihat pula penampilannya yang wah.
Namun, faktor lain yang patut digarisbawahi, arogansi mereka juga disebabkan perlakukan istimewa aparat kepolisian terhadap mereka selama ini. Bukan rahasia, polisi kadang memperlakukan rombongan moge berbeda dengan yang lain. Mereka tidak tersentuh hukum meski melanggar aturan.
Bukan tanpa sebab. Boleh jadi keberadaan pejabat Polri, yang masih dinas maupun pensiun, sebagai pelindung komutas pecinta moge, yang memicu keistimewaan tersebut. Karenanya, dalam suasana Hari Bhayangkara, sangat patut bila para pejabat Polri “mempertimbangkan” kembali keberadaan mereka di tengah gerombolan bermotor moge.*(Read1)
Melengkapi kebahagian sang anak, kakek mereka, Syahrul Malik, berusia 75, pun digandeng. Lagi-lagi demi kesenangan buah hari, ibunya tak peduli sedang hamil lima bulan. Ia menembus penatnya lalulintas macet Jakarta-Puncak saat hari libur. ”Kami senang sekali sebenarnya hari itu,” kata Edwin.
Usai menikmati alam dan makan siang rombongan menuju Jakarta, sekitar pukul 16.00. Nah, seperti biasa, saat arus lalulintas padat, polisi memberlakukan rekayasa satu arah lalulintas dari Puncak ke Jakarta.
Edwin-pun membawa Nissan X-Trail-nya, di lajur kanan. Padatnya “arus mudik” menyebabkan macet. Tak lama meninggalkan Puncak Pas, dari arah belakang terdengar sirene vorrijder yang membawa konvoi pengendara motor besar/gede (moge) di lajur kanan.
Edwin berusaha ke lajur kiri untuk memberi ruang lebih bagi konvoi. Setelah vorrijder dan konvoi lewat dan tak muncul lagi moge lainnya, mobil-mobil yang semula agak masuk ke lajur kiri kembali ke kanan, begitu juga mobil Edwin.
Rupanya masih ada rombongan moge yang tertinggal. Rombongan sepedamotor seharga mobil itu tertahan. Namun, Edwin tak bisa pindah lagi ke lajur kiri karena kondisi jalan amat padat. Saat itulah kembali arogansi pengendara moge mencuat dan memakan korban.
Beberapa peserta konvoi langsung memukuli mobilnya. Ketika Edwin membuka jendela mobil untuk bertanya mengapa mobilnya dipukul, sebuah bogem malah mendarat di pipi kanannya yang menyebabkan lebam.Tidak cukup meninju, pelaku memaki dan meludahi korbannya.
Istri Edwin dan anak-anaknya histeris. Mereka tak sanggup berbuat apa-apa melihat suami dan sang ayah dianiaya.
Mengapa rombongan moge cenderung arogan, merasa sebagai warga nomor satu di jalan raya?
Beberapa faktor yang melatarinya. Salah satunya, mereka merasa berada di kasta tertinggi saat di jalan raya. Maklum harga moge-nya termahal dibanding pengendara lalin. Lihat pula penampilannya yang wah.
Namun, faktor lain yang patut digarisbawahi, arogansi mereka juga disebabkan perlakukan istimewa aparat kepolisian terhadap mereka selama ini. Bukan rahasia, polisi kadang memperlakukan rombongan moge berbeda dengan yang lain. Mereka tidak tersentuh hukum meski melanggar aturan.
Bukan tanpa sebab. Boleh jadi keberadaan pejabat Polri, yang masih dinas maupun pensiun, sebagai pelindung komutas pecinta moge, yang memicu keistimewaan tersebut. Karenanya, dalam suasana Hari Bhayangkara, sangat patut bila para pejabat Polri “mempertimbangkan” kembali keberadaan mereka di tengah gerombolan bermotor moge.*(Read1)
Subscribe to:
Posts (Atom)