ICRC: Wartawan Jangan Bersama Militer dalam Perang

SURABAYA (JC): Koordinator Komunikasi Palang Merah Internasional (ICRC) Indonesia, Layla Berlemont Shtewi mengimbau, sebaiknya wartawan jangan bersama dengan militer saat meliput situasi peperangan. "Kalau bersama dengan militer atau menggunakan identitas bercap militer, maka itu dianggap bagian dari militer sehingga sah jika menjadi target serangan musuh," katanya pada lokakarya Hukum Humaniter Internasional yang digelar ICRC di Surabaya, Selasa.

Penasehat hukum ICRC, Rina Rusman juga mengungkapkan bahwa ketika wartawan menjadi bagian dari militer tertentu, maka ia telah kehilangan haknya untuk dilindungi oleh hukum humaniter internasional. "Jika wartawan terkena sasaran militer, maka sah saja. Itu sama dengan rombongan wartawan dalam suatu konflik yang dikawal oleh militer kemudian mendapatkan tembakan dari angkatan bersenjata," katanya.
Layla melanjutkan bahwa kalau wartawan meliput dalam suatu perang dengan menggunakan identitas netral, maka dia dilindungi oleh hukum huminter internasional sebagai bagian dari masyarakat sipil. "wartawan adalah bagian dari masyarakat sipil, sehingga martabatnya harus dilindungi. Itu menjadi kewajiban militer dalam perang untuk melindungi warga sipil," katanya.
Kepala Delegasi ICRC Indonesia, Vincent Nicod mengemukakan bahwa kedudukan wartawan sangat penting untuk membentuk opini dalam suatu peristiwa, termasuk dalam situasi peperangan. "Karena itu ICRC memberikan perhatian, antara lain menyediakan hotline khusus untuk menghubungi pihak-pihak terkait jika seorang wartawan menjadi korban, seperti menjadi tawanan militer tertentu saat meliput perang," ujarnya.
Meskipun demikian, ia menekankan bahwa ICRC bukan kekuatan yang memiliki kewenangan menghakimi. ICRC hanya sebatas membantu pihak-pihak yang diperlakukan tidak baik selama perang. "ICRC akan melihat kondisi para tawanan, apakah mereka dipelakukan dengan baik, termasuk kebutuhan-kebutuhan dasarnya apakah terpenuhi," katanya.* ant/pt (http://www.republika.co.id/)