Jejak Bukukoe (4): Akbar Minta Sampul Buku Buloggate Direvisi

BUKAN pemberangusan. Begitu pendapat pihak Akbar Tandjung terhadap tindakannya terhadap buku "Buloggate". Namun, faktanya, ketika harian Kompas memberitakan komentar pihak Akbar yang petinggi DPR-RI dan Partai Golkar, buku dimaksud telah menghilang dari ranah publik. Buku tak lagi di rak toko buku. Inilah berita Kompas, Minggu, 28 Juli 2002.

Ketua DPR RI Akbar Tandjung yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar meminta penerbit PT Global Mahardika Netama merevisi sampul buku Buloggate: Abdurrahmangate, Akbargate, Megaskandal, karena pemuatan foto Akbar di sampul buku tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizinnya. Hal itu diungkapkan anggota Fraksi Partai Golkar DPR/MPR Antony Zeidra Abidin kepada pers di Jakarta, Minggu (28/7).
Buku itu berisi berita-berita kasus dugaan penyalahgunaan dana Yayasan Dana Sejahtera (Yanatera) Bulog di zaman pemerintahan KH Abdurrahman Wahid dan penyelewengan dana Bulog. Buku ditulis oleh Mad Ridwan dan Guntoro Soewarno, serta editor Guntur Subagja. Buku itu diterbitkan PT Global Mahardika Netama dengan cetakan pertama sebanyak 3.000 eksemplar.
Akbar Tandjung melalui tim kuasa hukumnya telah mensomasi penerbit buku itu dan meminta agar penulis, editor, dan penerbit buku menghentikan peredaran serta menarik buku tersebut.
Antony menegaskan, pihaknya tidak mempersoalkan isi buku dan tidak melakukan pemberangusan terhadap buku itu. "Yang dilakukan Akbar Tandjung adalah menyatakan keberatan sebagai pribadi yang hak asasinya dilanggar pihak lain, yaitu pemuatan foto sebagai sampul dalam sebuah buku," katanya.
Ia menjelaskan, pemuatan foto untuk konsumsi pers tidak perlu dipersoalkan karena Akbar adalah figur publik. Namun pemuatan foto dalam sebuah buku, apalagi di dalam sampul, harus seizin yang bersangkutan.
Hal lain yang juga melatarbelakangi keberatan Akbar Tandjung adalah gambar dalam foto tersebut yang tidak menyenangkan. Begitu juga judul buku yang sangat tendensius. "Kami anggap ada unsur perbuatan tidak menyenangkan. Kenapa hanya foto Akbar yang dijadikan sampul," ungkapnya.
Ia menegaskan, tindakan somasi itu dilakukan atas nama pribadi, bukan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Namun hal itu bisa memicu kemarahan massa pendukung Akbar Tandjung. Atas bukti tidak izin dan tendensius, lanjut Antony, Akbar Tandjung meminta agar penerbitnya merevisi sampul buku tersebut. "Itu bukan pemberangusan, tetapi Akbar menuntut hak-haknya yang terganggu. Bayangkan kalau seorang pemimpin redaksi sebuah koran tiba-tiba fotonya jadi sampul dalam buku yang sangat tendensius, apakah akan diam saja?" tanyanya.
Pihaknya memberi apresiasi terhadap langkah sejumlah toko buku yang menarik sementara peredaran buku itu. Namun masih ada toko buku termasuk toko besar di Indonesia yang tidak menggubris imbauan tersebut. "Toko buku yang masih mengedarkan kami imbau untuk memperhatikan keberatan Akbar Tandjung sebelum ada revisi terhdap sampul buku itu," ujarnya. (Ant/ima)*